Network
PORTAL JOGJA – Penggerebekan polisi terhadap organisasi media Hong Kong Stand News minggu ini "sepenuhnya sah dan tidak tercela", kata seorang juru bicara kedutaan China di Inggris, membalas kritik asing atas tindakan tersebut.
Juru bicara kedutaan menanggapi komentar Amanda Milling, menteri negara Inggris untuk Asia, yang mengatakan di Twitter bahwa tindakan itu "lebih mengikis kebebasan berbicara di Hong Kong".
"Hak dan kepentingan warga Hong Kong, termasuk kebebasan berbicara dan kebebasan pers, dilindungi sesuai dengan hukum," kata kedutaan China pada Kamis malam.
"Pihak China sekali lagi mendesak Inggris untuk memperbaiki kesalahannya dan berhenti mencampuri urusan Hong Kong dalam bentuk apa pun, yang merupakan urusan dalam negeri China," tambah juru bicara itu.
Baca Juga: 2022 Hubungan Berpotensi Memanas, China Ancam Bertindak Keras jika Taiwan Ingin Merdeka
Dua mantan editor senior Stand News didakwa berkonspirasi untuk menerbitkan materi penghasutan dan ditolak jaminan oleh pengadilan pada hari Kamis, sehari setelah penggerebekan polisi terhadap organisasi media pro-demokrasi yang mendorong penutupannya.
Sekitar 200 petugas menggerebek kantor publikasi online, membekukan asetnya dan menangkap tujuh editor senior dan mantan anggota dewan pada hari Rabu.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh China dan Hong Kong membungkam media independen dan meminta pihak berwenang untuk segera membebaskan staf Stand News yang ditangkap.
Baca Juga: Pembicaraan 'Serius' Biden dan Putin Soal Tentara Rusia di Ukraina Bakal Jadi Panggung Diplomasi
Namun surat kabar resmi Partai Komunis, People's Daily, mengatakan dalam sebuah editorial pada hari Jumat bahwa "kebebasan pers" digunakan sebagai alasan untuk menabur "kekacauan anti-China" di Hong Kong. Ia menuduh politisi asing "sembrono mendiskreditkan" polisi Hong Kong.
