Network
PORTAL JOGJA – Kasus dugaan penipuan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang menyeret nama putri dan menantu arti Nia Daniaty, Olivia Nathania dan Rafli N Tilaar terus bergulir.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, keduanya dijadwalkan akan dipanggil kembali untuk memberikan klarifikasi atas laporan lima orang perwakilan korban pada Senin 11 Oktober 2021 pekan depan.
Sedianya, hari ini keduanya hadir untuk memberikan klarifikasi. “Tetapi tadi pengacaranya yang datang ke penyidik di Mapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa yang bersangkutan masih ada kegiatan, sehingga minta waktunya diundur itu sekitar hari Senin nanti,” papar Yusri Yunus seperti diunggah Kanal YouTube Star Story.
Baca Juga: Catat ! 6 Tayangan Korea Terbaru Sepanjang Oktober di Viu, Mulai dari Film hingga Drama Korea
“Mudah-mudahan bisa hadir kedua-duanya,” lanjut Yusri. Diungkapkan, berdasarkan laporan pengacara korban, para korban dijanjikan menjadi PNS hingga anggota TNI dan Polri.
“Pengacara dari lima orang korban yang melaporan adanya penipuan terhadap janji yang diberikan oleh terlapor bisa menjadi CPNS, menjadi anggota TNI maupun anggota POLRI,” papar Yusri Yunus. Kedua terlapor menurut Yusri Yunus bahkan menyebutkan nama tokoh-tokoh yang bisa membantu meloloskan.
Kehadiran terlapor pada Senin pekan depan menurut Yusril dibutuhkan agar dapat melakukan klarifikasi atas laporan korban. “Karena pelapor-pelapornya sudah diklarifikasi semua dengan bukti yang ada,” kata Yusri Yunus.
Baca Juga: Aurel Hermansyah Mengaku Dilarang Sibuk Kerja, Tapi Rewel Saat Ditinggal Suami
Meski pemerintah berkali-laki mengingatkan masyarakat agar tak tertipu oleh oknum-oknum yang menawarkan bisa membantu memuluskan jalan untuk menjadi CPNS, namun praktik penipuan rekrutmen sebagai CPNS masih jug aterjadi.
Seperti diberitakan Portal Jogja sebelumnya, kasus dugaan penipuan ini diduga dilakukan oleh Olivia dan Rafi yang bahkan sampai mengeluarkan Surat Keputusan (SK) palsu dengan menggunakan logo garuda, kop Badan Kepegawaian Negara lengkap dengan tanda tangan kepala BKN.
