Network
“Kami yang ada di pemerintah pusat menaruh harapan DIY bisa mensubsidi daerah lain. Karena untuk provinsi-provinsi lain khususnya di Indonesia timur ini kan angkanya (stunting) masih sangat tinggi. Sekarang kami menetapkan namanya 12 wilayah prioritas penurunan angka stunting, dan DIY tidak masuk ke 12 wilayah itu,” jelas Tavip.
Tavip menekankan, perlu adanya kemasifan pendataan bagi calon pengantin agar pemetaan kesehatan jelas. Dari lingkar lengan, potensi anemia dan sebagainya, harus tercatat dengan baik. Hal ini penting mengingat 80% pasangan yang baru menikah, akan langsung hamil. Dari simulasi tersebut, nanti bisa dilihat dari 80% ini akan teridentifikasi mana yang hamil dengan resiko.
Kemudian menurut Tavip, kehidupan 1000 hari pertama bayi juga menjadi masa kritis menetukan masa depan kesehatannya. “Perkembangan esensi atau krisisnya adalah di usia Baduta atau bawah dua tahun. Kalau kemudian data itu diturunkan ke level desa maka sebetulnya kita sudah bisa mencegah dan menangani khusus stunting untuk jangka pendek yang 2024,” imbuh Tavip.
Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FKKMK UGM, Andreasta Meliala, menyebutkan, dilihat dari sumber daya di DIY, termasuk kondisi geografis, kontribusi DIY pada penurunan angka stunting nasional sangat memungkinkan. Banyak aktor yang bisa dilibatkan, didukung sistem kesehatan DIY sudah bergerak sejak lama. Penting untuk dilakukan aksi cepat melalui penggunaan data yang sudah disusun oleh guna menurunkan angka stunting dengan signifikan.
“Kita diperkuat dua sisi yang pertama adalah yang menerima benefit atau mereka yang beresiko untuk terkena stunting, dan juga dari sisi pelayanannya. Nah dua-duanya ini perlu diperhatikan karena melihat kondisi DIY ini sangat memungkinkan, untuk ke bagian yang mikro karena data sudah ada kemudian sistem kita juga sudah berjalan,” tutup Andreasta.
Baca Juga: Sinopsis Film Collateral, Tom Cruise Beradu Akting dengan Jammie Foxx
Pada kesempatan Rakordal ini diumumkan pula apresiasi dari Pemda DIY atas kinerja Pengguna Anggaran dengan capaian nilai kinerja tertinggi yaitu Inspektorat, dengan predikat Sangat Baik; Pengguna Anggaran dengan capaian nilai kinerja terendah: Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, dengan predikat Baik; Kuasa Pengguna Anggaran dengan capaian nilai kinerja tertinggi: Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, dengan predikat Sangat Baik; Kuasa Pengguna Anggaran dengan capaian nilai kinerja terendah: Balai Pemuda dan Olahraga, dengan predikat Baik.***
