Network
PORTAL JOGJA - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mengatakan, peran komunitas dalam upaya pencegahan korupsi sangatlah penting. Terlebih komunitas yang ada di pedesaan.
Ia beralasan, semakin lama alokasi anggaran untuk desa akan semakin besar. Sehingga harus terus diawasi penggunaannya.
“Lubang besar korupsi di Indonesia itu karena belum efektifnya peran komunitas,” kata Sujanarko di Bantul Kamis, 9 JUli 2020.
Baca Juga: Deformasi Makin Besar Indikasi Gunung Merapi Berpotensi Erupsi
Untuk itu menurut Sujanarko diperlukan peran aktif masyarakat desa.
“Kalau bisa selesai di desa, maka tugas KPK akan menjadi mudah,” katanya lagi.
KPK, menurut Sujanarko saat ini telah menyusun modul advokasi di tingkat desa. KPK juga telah menjalankan program sertifikasi penyuluh anti korupsi di desa.
Anggota komunitas yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikat dan dapat berperan sebagai penyuluh untuk mencegah tindak korupsi. Penyuluh bersertifikat ini pun harus mengikuti kode etik yang ditetapkan, yang tidak jauh berbeda dengan kode etik KPK.
Baca Juga: Stok Minim, PMI Sleman Ajak Masyarakat Donorkan Darah
Sujanarko juga mengatakan, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus mendapat kritik dari masyarakat.
“Tak perlu jadi auditor, laporkan saja jika ada penyimpangan di wilayah. Yang penting faktual, ada bukti bisa foto atau video,” pesannya.
