Network
PORTAL JOGJA – Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR oleh perusahaan kepada para pekerjanya.
Dilansir dari laman DPR RI, Azis Syamsuddin menilai perlunya call center pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). “Kemenaker dan Disnaker harus membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR,” tegasnya.
Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR menurut Azis dapat melakukan dialog dengan para pekerja dan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran. “Dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya," tegasnya.
Baca Juga: Juru Bicara IDI Ingatkan Tak Perlu Meributkan Efektivitas Vaksin, Jika Perlu Bisa Diulang
Baca Juga: Partai Demokrat Cabut Gugatan Terhadap 10 Penggerak KLB Deli Serdang dan Menkumham
Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan agar mendesak perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan,” imbuhnya.
Azis juga mengingatken, bahwa THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara. Ia pun berharap pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerjanya.
Baca Juga: India Alami Lonjakan Drastis Kasus Covid-19 Melampaui Brasil, Tembus 100 Ribu Lebih Kasus Per Hari
Baca Juga: Muhammadiyah Meminta Masyarakat Tak Mudik Lebaran Kali Ini Sebagai Bentuk Empati pada Tenaga Medis
